Mengimplementasikan pendekatan partisipatif dalam membangun infrastruktur telah berhasil dilakukan di beberapa negara. Afrika Selatan, India, dan Senegal merupakan contoh negara yang telah berhasil menerapkan program pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi, dan produktivitas suatu wilayah. Sebagai contoh, membangun infrastruktur di wilayah pedesaan. Pembangunan infrastruktur pedesaan merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan (sustainable), penting untuk mengimplementasikan pendekatan partisipatif dalam proses pembangunan tersebut. Pendekatan partisipatif ini melibatkan masyarakat setempat dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyeknya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan dan aspirasi masyarakat telah menjadi bagian dari proses pembangunan.
Berdasarkan pengalaman pembangunan proyek di Indonesia pada masa orde baru dan pasca orde baru, terdapat beberapa aspek yang perlu dievaluasi untuk melaksanakan pembangunan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap proyek pembangunan pada masa orde baru mengungkapkan dominasi pemerintah dalam pelaksanaan proyek, yang mengakibatkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Namun, pada masa pasca orde baru terdapat sedikit kemajuan, dengan penurunan dominasi pemerintah dalam pembangunan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pribadi, S. Krishna., et al. (2004) tentang keterlibatan masyarakat setempat dalam pengembangan infrastruktur di NTT menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat masih minim, mulai dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan. Selain itu, muncul berbagai permasalahan seperti produktivitas yang rendah dan keterbatasan kemampuan teknis masyarakat setempat, panduan teknis yang terbatas dari instansi terkait, serta proses dan hasil sosialisasi yang tidak optimal.
Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperbaiki partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan di masa yang akan datang. Evaluasi pengalaman masa lalu menunjukkan perlunya mengurangi dominasi pemerintah dan lebih melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan, serta mengatasi kendala-kendala seperti keterbatasan teknis dan sosialisasi yang kurang optimal, diharapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia dapat lebih berhasil dan memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Maksud dari istilah “partisipasi” disini adalah keterlibatan aktif dalam suatu kegiatan. Dalam hal sistem pelaksanaan proyek yang melibatkan partisipasi, ini merujuk pada suatu sistem pelaksanaan yang memberikan kesempatan luas bagi pemangku kepentingan di luar pemerintah, seperti masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga swasta lainnya untuk terlibat dalam semua tahapan proyek, mulai dari perumusan, pengawasan, pengendalian, hingga implementasi proyek.
Dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan proyek infrastruktur, diharapkan tercapai berbagai manfaat seperti munculnya dukungan swadaya masyarakat yang menjadi faktor penting dalam proses pembangunan, peningkatan motivasi dan keterampilan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, kegiatan pembangunan dapat dilakukan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, meskipun dengan keterbatasan dana, serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada pemerintah. Namun, pelaksanaan metode partisipatif juga membawa beberapa permasalahan atau konsekuensi. Permasalahan yang timbul meliputi waktu yang lebih lama dalam menerapkan metode partisipatif dibandingkan dengan pendekatan non-partisipatif, perlunya pemilihan perwakilan masyarakat yang tepat untuk dilibatkan dalam proyek tersebut, perlunya melindungi kepentingan minoritas, dan pengambilan keputusan yang memerlukan waktu lebih lama ketika melibatkan masyarakat yang lebih banyak karena pertimbangan yang lebih kompleks dalam pengambilan keputusan.
Secara umum, rangkaian tahapan dalam pembentukan suatu proyek dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan (need). Setelah kebutuhan tersebut teridentifikasi, dilakukan studi kelayakan (feasibility study) untuk mengevaluasi apakah kebutuhan tersebut memungkinkan untuk direalisasikan. Setelah itu, kebutuhan yang telah diidentifikasi dan dievaluasi secara lebih detail dapat dijelaskan dalam sebuah penjelasan rinci mengenai hal-hal yang dibutuhkan (briefing). Selanjutnya, kebutuhan yang telah dirumuskan tersebut diterjemahkan menjadi rancangan awal (preliminary design) yang matang. Setelah rancangan awal sudah dibuat dengan baik, dilakukan perancangan yang lebih detail dan disesuaikan dengan desain yang diinginkan (detail design). Selanjutnya, persiapan administrasi dan kontrak dilakukan untuk melanjutkan ke tahap pelaksanaan pembangunan dengan pihak pelaksana (procurement). Setelah semua tahapan tersebut dilakukan dan memenuhi persyaratan yang ada, proses pembangunan dapat dilaksanakan di lokasi yang telah ditentukan (construction) dan kemudian persiapan dilakukan untuk penggunaan bangunan setelah pembangunan selesai (start up). Namun, proses tidak berakhir di sini karena setiap bangunan yang telah dibangun memerlukan perawatan. Pengguna tidak hanya menggunakan bangunan tersebut, tetapi juga harus melakukan operasi dan pemeliharaan (operation and maintenance) untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan fungsionalitas bangunan tersebut.
Dalam menjalankan pemeliharaan infrastruktur yang melibatkan masyarakat, terdapat berbagai metode yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Salah satu contoh kegiatan yang dapat diimplementasikan adalah gotong royong, namun saat ini kegiatan tersebut semakin jarang ditemui dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Padahal, kegiatan ini memiliki dampak positif baik dari segi sosial maupun penerapan partisipatif dalam pembangunan infrastruktur pemerintah. Secara sosial, gotong royong dapat mempererat hubungan antar masyarakat. Dalam konteks pembangunan infrastruktur pemerintah, kegiatan gotong royong yang dilakukan secara rutin dapat menjaga infrastruktur yang telah dibangun agar tetap terawat dan tidak mengalami kerusakan. Hal ini juga dapat menghemat dana pemerintah, karena infrastruktur yang terawat tidak memerlukan biaya besar untuk pemulihan jika dibandingkan dengan infrastruktur yang rusak dan memerlukan rekonstruksi. Namun, kegiatan gotong royong biasanya lebih umum dilakukan di daerah pedesaan, sedangkan infrastruktur pemerintah tidak hanya terdapat di pedesaan, melainkan juga di daerah perkotaan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan implementasi kegiatan gotong royong di daerah perkotaan agar infrastruktur yang dibangun pemerintah dapat terawat dengan baik di seluruh daerah, tanpa terkecuali.
Pembangunan infrastruktur pedesaan dapat menjadi lebih efektif dengan melibatkan program partisipatif dari masyarakat setempat. Hal ini akan meningkatkan ketersediaan infrastruktur sebagai sarana aksesibilitas, yang mendukung kegiatan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pendekatan partisipatif ini juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat dan membangkitkan rasa memiliki infrastruktur di kalangan mereka. Hal ini memungkinkan pemeliharaan infrastruktur di masa depan dilakukan melalui dana swadaya atau modal sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam rangka menjalankan program partisipatif untuk masa depan, diperlukan beberapa kegiatan awal yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Penguatan lembaga di tingkat masyarakat merupakan salah satu kegiatan yang perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat struktur organisasi yang mampu mengkoordinasikan dan melaksanakan program secara efektif. Selain itu, mendorong peningkatan modal sosial dalam masyarakat juga menjadi prioritas. Modal sosial seperti kepercayaan, kerjasama, dan solidaritas antarmasyarakat perlu ditingkatkan agar partisipasi dalam program dapat berjalan dengan baik. Sosialisasi program merupakan upaya penting untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang tujuan, manfaat, dan proses program partisipatif yang akan dilaksanakan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti brosur, pertemuan masyarakat, dan media sosial guna mencapai keterlibatan yang lebih luas. Pemberian penghargaan (reward) juga merupakan strategi yang efektif untuk memotivasi dan memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil dalam menjalankan program partisipatif. Misalnya, alokasi program dapat dilanjutkan secara berkelanjutan di daerah yang dinilai berhasil dan daerah tersebut dapat dijadikan sebagai proyek percontohan (pilot project).
